Lombok Timur —Lombok Research Center (LRC) menggelar Diskusi Terbatas bertajuk “Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem”. Diskusi yang berlangsung Kamis (15/10) menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai narasumber utama.
Diskusi yang diikuti jurnalis dari berbagai media ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi gagasan dalam merumuskan langkah strategis menghadapi tekanan perubahan iklim yang semakin nyata terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa perubahan iklim dan fenomena El Nino telah memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian. El Nino memperpanjang musim kemarau, menurunkan ketersediaan air irigasi, dan berpotensi memundurkan musim tanam hingga sekitar dua bulan.
“Kondisi ini menempatkan Lombok Timur, terutama kawasan selatan seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru yang banyak berupa lahan tadah hujan, pada posisi yang rentan terhadap kekeringan,” ujarnya.
Wakil Bupati menekankan, dampak perubahan iklim tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, dan hilangnya penghasilan petani berpotensi memperbesar risiko kemiskinan ekstrem, ketegangan rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Oleh karena itu, kebijakan adaptasi iklim perlu diintegrasikan dan tidak boleh berhenti pada infrastruktur pertanian saja,” tegasnya.
Wabup memaparkan, arah kebijakan Pemkab Lombok Timur periode 2027-2029 akan berfokus pada adaptasi terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat, serta penyelarasan program antara Pemkab, Pemprov NTB, dan Pemerintah Pusat.
Pemda juga akan memperkuat infrastruktur pertanian dan ketahanan air, meningkatkan kapasitas petani menuju pertanian modern, serta memperkuat kelembagaan petani, termasuk pembentukan kelembagaan buruh tani yang tidak hanya terbatas pada Gapoktan. Selain itu, Pemda akan mengoptimalkan lahan dan meningkatkan indeks pertanaman.
Wakil Bupati mengakui anggaran sektor pertanian tidak melebihi lima persen dari total belanja daerah. Maka pemerintah menggunakan strategi “jemput bola” untuk menarik dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat.
Sebagai bentuk aksi konkret, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan irigasi. Hingga 12 Oktober, tercatat pembangunan atau penanganan 97 titik infrastruktur air, penanganan 92 titik irigasi pertanian dengan nilai Rp9,2 miliar, serta pembangunan 25 sistem irigasi berbasis kekompakan masyarakat.
Pemerintah juga membangun 265 sistem air perpompaan dengan nilai program sekitar Rp41 miliar yang masih berjalan hingga Desember. Pemanfaatan bendungan dan sumber air di wilayah tertentu, termasuk upaya mengatasi kekeringan di kawasan Sakra, juga terus dilakukan.
Keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menjadi skema transfer dana kepada kelompok masyarakat untuk mengelola dan membangun infrastruktur air secara mandiri. Pemda menargetkan pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS), serta penguatan 197 kelompok petani atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai mitra pendampingan.
Di sisi lain, sebagian petani Lombok Timur telah menunjukkan kemampuan adaptasi, antara lain dengan menyesuaikan pola tanam, memanfaatkan sumber air yang tersedia, dan mulai menerapkan praktik pertanian modern.
Wabup menilai penanganan perubahan iklim sangat bergantung pada program dan dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pertanian, sehingga koordinasi vertikal menjadi kunci utama.
Ia juga mengakui bahwa perizinan tambang merupakan isu yang rentan dan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memperburuk kerentanan lingkungan dan sosial masyarakat.
Diskusi terbatas ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi pusat-provinsi-kabupaten agar program nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani Lombok Timur..
“Melalui diskusi ini, Pemkab Lotim menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus memastikan upaya adaptasi dan mitigasi berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.(01)
