MATARAM– Salah satu tokoh perempuan Nusa Tenggara Barat,Prof. Dr. Hj. Warni Djuwita mendukung rencana Gubenur NTB untuk melakukan penggabungan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di jajaran lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
” Sepanjang tidak ada yang dirugikan dalam penggabungan OPD itu kita dukung,”tegas Warni Djuwita.
Warni yang juga Pemucuk Dewan Bini Sasak Majelis Adat Sasak NTB mengatakan dalam pernyataannya Gubenur NTB telah menyampaikan dengan jelas bahwa penggabungan OPD Pemprov NTB bukan untuk melemahkan.
Akan tapi justru agar lebih efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa pemerintah Daerah telah berbuat dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
” Penggabungan OPD yang akan dilakukan Gubenur tentunya mengacu pada regulasi dan kajian yang matang,” terangnya seraya menandaskan kembali dirinya melihat juga adanya efisiensi anggaran berpengaruh terhadap rencana penggabungan OPD
Sementara dari data yang dihimpun menyebutkan beberapa OPD yang akan digabungkan, diantaranya, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, digabung menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag).
Lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman akan digabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman.Setelah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Sementara untuk Kebudayaan akan dibentuk Dinas sendiri menjadi Dinas Kebudayaan, khususnya budaya di NTB beragam yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan akan digabung menjadi Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan.
Dinas Pariwisata tetap berdiri sendiri, namun ditambahkan dengan Ekonomi Kreatif.Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) akan di bagi ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yaitu Dinas Sosial akan ditambah menjadi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sedangkan Dinas Kesehatan akan di tambah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Untuk Biro di Lingkungan Sekertaris daerah NTB juga akan digabung, diantaranya,Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) akan digabung dengan Biro Umum menjadi Biro Umum dan Protokol Setda NTB,Biro Administrasi Pembangunan digabung bersama Biro Perekonomian menjadi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Sementara biro yang lainnya masih tetap dipertahankan, seperti Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Hukum.
Ditempat terpisah Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB,Nursalim kepada awak media mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengesahkan OPD yang akan digabungkan dengan proses awal bersurat kepada DPRD NTB untuk membahas terkait dengan anggaran, kemudian dibentuknya Pansus oleh DPRD NTB untuk melakukan Study Banding ke provinsi yang sebelumnya telah menggabungkan OPD tersebut.
” Dalam rapat paripurna nantinya untuk kesepakatan bersama perihal penggabungan OPD tersebut dan proses terakhir Pemprov. NTB akan bersurat ke Kemendagri RI untuk disahkan,” tegasnya.(*)
