Lombok Timur —Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan jajaran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk tidak berpuas diri meski capaian digitalisasi daerah mendapat predikat cukup baik.
Hal itu diungkap Bupati sebelum membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (7/10).
Bupati menilai predikat yang diraih pada 2025 lalu harus menjadi tolok ukur untuk kinerja yang lebih baik. Pasalnya, kabupaten/kota lain juga terus berpacu, sehingga TP2DD Lombok Timur harus bekerja lebih keras lagi.
“Berkaca dari prestasi pada tahun 2026 yang dinilai belum optimal, kita harus melakukan optimalisasi. Pastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan,” tegas Bupati Haerul.
Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk menekan kebocoran pendapatan yang masih terjadi. Ia juga meminta agar setiap data transaksi tercatat dan dapat direkonsiliasi secara cepat dan akurat.
Di hadapan seluruh pimpinan OPD yang hadir, Bupati menekankan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar peralihan dari transaksi tunai ke non-tunai dipahami sebagai kemudahan.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tekannya.
Data transaksi digital, lanjut Bupati, harus dapat dimanfaatkan untuk membaca kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi yang belum digarap, mengurangi kebocoran, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Bupati mengakui masih adanya keterbatasan jaringan maupun literasi digital di masyarakat. Karena itu, ia berharap adanya koordinasi dan sinergi seluruh OPD, baik untuk mengedukasi masyarakat, maupun memperkuat jaringan, termasuk penyediaan layanan terukur.
“TP2DD Lombok Timur tidak sekadar mengejar indeks, melainkan membangun ekosistem digital yang matang dan terintegrasi, di samping rekonsiliasi penerimaan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Senada, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, yang turut hadir, mengakui secara indeks Lombok Timur adalah yang terbaik di NTB dengan skor 98,5 persen.
Ia menyebut skor tersebut menunjukkan performa yang sangat kuat dan stabil. Namun, ia melihat masih ada ruang yang dapat dioptimalkan, yaitu aspek realisasi yang masih di angka 85 persen.
Menurutnya, diperlukan penguatan berbasis data dengan pemantauan capaian transaksi per kanal, OPD, dan jenis penerimaan.
Ia merekomendasikan optimalisasi layanan pajak dan retribusi, serta penguatan edukasi dan visibilitas dengan mendorong OPD dan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) memastikan kanal pembayaran tampil jelas di loket maupun media sosial.
Kegiatan yang juga dihadiri akademisi dan praktisi keuangan tersebut diisi dengan diskusi untuk memetakan hambatan serta merumuskan alternatif penyelesaian tantangan percepatan dan perluasan digitalisasi di Lombok Timur.
