Lombok Timur — Kelangkaan gas elpiji bersubsidi dalam beberapa hari terakhir membuat warga Lombok Timur makin resah. Dari Jerowaru hingga Sembalun di kaki Rinjani, ibu-ibu rumah tangga harus berpindah-pindah pangkalan dengan tabung kosong, bahkan membeli di luar harga eceran tertinggi (HET) agar dapur tetap mengepul.
Di tengah keresahan itu, pernyataan Bupati yang menyebut kondisi Lombok Timur “baik-baik saja” menuai kritik tajam.
Wakil Ketua II PMII Cabang Lombok Timur, Ikhwan, mengecam pernyataan tersebut karena dinilai tak sesuai fakta lapangan. “Seorang kepala daerah semestinya berbicara berdasarkan realitas, bukan laporan sepihak. Turun langsunglah sebelum menyimpulkan,” ujarnya, Senin (31/3).
PMII menilai informasi yang diterima Bupati tidak utuh, hanya capaian yang dilaporkan, sementara penderitaan warga terabaikan. Mereka mencontohkan antrean tabung, harga melambung Rp30–35 ribu, dan warga terpaksa mengantri dan membeli dengan harga mahal.
Kritik juga diarahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dinilai absen di tengah polemik. “Sebagai pihak dengan kewenangan distribusi dan pengawasan, Kadis seharusnya di garda depan. Ketidakhadirannya mencerminkan lemahnya tanggung jawab,” kata Ikhwan.
Atas dasar itu, PMII mendesak Bupati segera mencopot Kepala Disperindag. Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam aksi demonstrasi besar untuk menyuarakan keresahan rakyat. PMII turut mendorong operasi pasar, penambahan titik distribusi resmi, dan penindakan tegas terhadap penyelewengan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kadis Perdagangan. Kelangkaan elpiji bersubsidi di Lombok Timur masih berlangsung.
“Silahkah kadis perdagangan turun ke lapangan, silahkan cek dilapangan, jangan hanya menerima laporan sepihak saja,”pintanya (01)
