Lombok Timur – Pj. Bupati Lombok Timur (Lotim) Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs.H.M.Juaini Taofik, M.AP menggelar rapat terbatas bersama Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama jajarannya, terkait adanya keluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dalam hal rasionalisasi honor yang mereka terima. Rapat berlangsung di ruang kerja Pj. Bupati. Selasa (12/12/2023)
H.M. Juaini Taofik menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mengurangi jumlah standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut, “bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para GTT yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu, tidak boleh dikurangi,” jelasnya.
Dikatakannya honor GTT yang bersumber dari dana APBD ini akan dibayarkan selama tiga bulan terlebih dahulu, kemudian sisanya sebanyak dua bulan akan dibayarakan melalui APBD 2024 dan dibayarkan di awal tahun.
“Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024, persoalan ini segera kita akan dituntaskan,”terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Lotim Izzuddin, menjelaskan. Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Rp.12.271 miliar untuk membayar honor GTT melalui dana APBD terhadap 1.699 GTT dan 1.001 insentif sekolah swasta.
“Akan tetapi ada perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri dan sekolah yang dana BOSnya di bawah Rp. 50 juta yang harus dibayarkan, atau terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 1,2 miliar. Itulah yang menjadi alasan dilakukannya rasionalisasi,”kata Izzuddin.
Namun begitu, sesuai hasil rapat Izzuddin berkomitmen untuk segera menuntaskan pembayaran honor sesuai standar dan jumlah yang telah ditetapkan di awal. (01)
