Lombok Timur —Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah tersebut mengangkat tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”.
Kegiatan ini berfokus pada penguatan sinergi antar daerah, peningkatan produksi, dan percepatan hilirisasi pangan demi menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.
Menyampaikan arahan Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan, potensi sektor pertanian menjadi perhatian utama mengingat posisi strategis NTB yang telah tumbuh menjadi penyangga pangan nasional.
Meski menyimpan potensi besar, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mencermati dinamika inflasi NTB. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi September 2026 tercatat sebesar 0,36 persen (mtm), 2,72 persen (ytd), dan 4,18 persen (yoy).
Angka tahunan tersebut berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen, dan lebih tinggi dari inflasi nasional September 2026 sebesar 3,28 persen (yoy). Inflasi tahunan NTB meningkat dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus dan 4,18 persen pada September 2026. Tekanan harga ini didominasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Mengantisipasi gejolak harga komoditas seperti daging ayam dan telur, pemerintah telah melakukan intervensi aktif, salah satunya melalui sinergi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak menunggu gejolak harga terjadi. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut peka dalam memetakan wilayah surplus dan defisit secara dini pada komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah.
Guna memastikan mekanisme pasar berjalan efektif, Pemprov NTB memperketat pemantauan harga berkala serta memperkuat koordinasi bersama Bulog dan para pelaku usaha.
Terkait keberhasilan Pemprov NTB yang meraih penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara-Papua, Gubernur mengingatkan bahwa tolak ukur keberhasilan sejati bukanlah piala, melainkan dampak nyata berupa harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama, di antaranya memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa GPIPS merupakan langkah nyata di tingkat daerah yang dirancang untuk melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan ini berfokus pada empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K).
Hario mengingatkan bahwa kondisi inflasi sebesar 4,18 persen harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koherensi kebijakan, koordinasi, dan sinergi lintas sektor. Penanganan inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi harga jangka pendek di pasar, melainkan diperlukan penguatan produktivitas di sektor hulu serta percepatan hilirisasi pangan berkelanjutan di sektor hilir.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah strategis ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi regional di Provinsi NTB.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi NTB, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Kepala BPS Provinsi NTB.(01)
