Lombok Timur– Ketua Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Mahsar, mengkritisi kebijakan Bupati Lombok Timur terkait rangkap jabatan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Adapun dua jabatan yang disoroti yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Bagian Umum Setda Lotim yang merangkap sebagai Plt Inspektur Inspektorat.
Mahsar menilai, penunjukan tersebut sah secara administratif untuk jangka pendek, namun berisiko tinggi dan rentan terhadap konflik kepentingan (conflict of interest), penyalahgunaan wewenang (abuse of power), lemahnya pengawasan, hingga maladministrasi.
“Kami mengkhawatirkan ketika Kabag UKPBJ dan Kabag Umum dipegang oleh orang yang sama sebagai Plt di dua dinas strategis, maka fungsi kontrol akan sangat lemah dan berisiko menimbulkan kecurangan (fraud),” ujar Mahsar kepada wartawan di Selong, Senin (29/9/2026).
Mahsar menjelaskan tiga poin krusial dalam kritiknya, yang Pertama, terkait fungsi yang kontradiktif. Sebagai Plt Kadis PUPR, pejabat tersebut bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merencanakan proyek, menyusun anggaran, dan mengajukan paket tender. Di sisi lain, sebagai Kabag UKPBJ, ia mengendalikan unit yang memilih Kelompok Kerja (Pokja) atau tim evaluator tender dan mengawal jalannya proses lelang.
“Begitu pula dengan Kabag Umum yang bertindak sebagai eksekutor atau Pengguna Anggaran, sedangkan sebagai Inspektur bertindak sebagai pengawas internal atau auditor. Secara hukum dan etika birokrasi, kedua posisi ini memiliki fungsi yang saling kontradiktif,” jelasnya.
Kedua, berpotensi hilangnya independensi pengawasan internal. Menurutnya, penilai dan yang dinilai berada di bawah kendali orang yang sama, sehingga akan merusak objektivitas.
“Pengawasan secara psikologis atau struktural akan sulit bersikap netral terhadap paket proyek yang berasal dari kedinasannya sendiri, yaitu PUPR. Pun demikian dengan Kabag Umum, mana mungkin bisa memeriksa atau mengaudit dirinya sendiri,” tegasnya.
Ketiga, besarnya anggaran di Dinas PUPR saat ini. Mahsar menyebut, Pemkab Lotim sedang bergerak masif dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan skema multiyears, sementara UKPBJ adalah pintu gerbang penentu pemenang tender proyek.
“Bagaimana seorang Inspektur bisa melakukan pengawasan secara maksimal kalau dia sendiri juga memiliki rangkap jabatan,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia meminta Bupati Lombok Timur untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut demi menjaga integritas, independensi, dan akuntabilitas pemerintahan.
“Regulasi secara ketat melarang ASN rangkap jabatan, terutama pada posisi strategis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan risiko korupsi. Jangan sampai terkesan satu pintu dan monopoli informasi,” pungkasnya.
Ia menegaskan, sikap kritis yang disampaikan Pemuda NWDI bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah dan untuk menghindari praktik kolusi dan nepotisme.(01)
