Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima kunjungan kerja Tim Monitoring Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting, Rabu 24/6 di Ruang Rapat Bappeda. Tim ini beranggotakan perwakilan Bank Dunia, Kemendagri, Kemkes, dan Poltekes Mataram. Kunjungan merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi program pendampingan percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
Lombok Timur menjadi satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih bersama Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak. Momentum ini dimanfaatkan Pemda untuk memperdalam strategi dan merumuskan langkah akselerasi penurunan angka stunting.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS menyebut agenda monev ini momentum penting bagi pemerintah daerah. Wabup mengakui tantangan intervensi masih ada akibat data yang belum terintegrasi.
“Tim berhasil menginventarisasi aspek strategis: tata kelola pembiayaan, konvergensi program di tingkat desa, hingga pemetaan SDM,”ujarnya.
Berdasarkan analisis pola sebaran 2024-2026, ditemukan karakteristik kasus serupa. Data menunjukkan setelah anak usia 6 bulan, grafik kecenderungan stunting meningkat, lalu berangsur turun setelah usia 2,5 tahun.
“Untuk mengintervensi realitas tersebut, Pemda Lombok Timur meluncurkan langkah inovatif, salah satunya gerakan Jubir Genting atau Jumat Berkah Stunting yang rutin di kantor-kantor desa setiap Jumat,” ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan, sejak diluncurkan program ini aktif melibatkan penyuluh agama untuk menyelipkan edukasi stunting dan bahaya perkawinan usia anak di khotbah. Intervensi hulu juga diperluas dengan merangkul content creator, pegiat seni rupa, dan komunitas musik untuk mengampanyekan gerakan “Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting” lebih masif.
Secara khusus Wabup memberikan atensi pada operator data. Ia berharap operator ke depan mendapat Surat Keputusan Bupati agar punya dasar hukum dan keterikatan formal kuat.
Perwakilan Kemendagri Iin Afriana menyampaikan strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting kini jadi isu strategis nasional. Tantangannya menginternalisasikan prioritas ke kebijakan konkret daerah dan memastikan program menyentuh akar rumput.
Melalui pemetaan menyeluruh, orientasi penanganan diubah lebih spesifik. Jika tahap perencanaan awal semua wilayah jadi lokus umum, tahap eksekusi intervensi dipersempit secara presisi. Sistem data terintegrasi dirancang mengunci desa/kelurahan lokus utama agar intervensi lapangan fokus, efisien, dan tepat sasaran.
Secara teknis, program pendampingan berfokus pada pemanfaatan aplikasi digital yang mengintegrasikan berbagai sumber data. (01)
