Lombok Timur – Di tengah proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), ternyata Inspektorat Daerah juga ikut turun melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terkait kasus tersebut.
Hal itu diungkapkan Pembantu Inspektur (Irban) V Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Haerudin kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu, (28/05/2025). Ia menyebutkan bahwa proses Riksus yang telah berjalan selama satu bulan iti dilakukan atas perintah Bupati.
“Kami di Inspektorat juga melakukan pemeriksaan, tetapi itu penugasan dari Bupati,” ucapnya.
Beda dengan Kejaksaan yang fokus pada Bidang SD tahun anggaran 2022, Inspektorat, kata dia, justru melakukan pemeriksaan terhadap SD dan SMP di tiga tahun anggaran sebelumnya, yaitu anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024.
Menurutnya, proses Riksus terhadap kasus itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat banyaknya sekolah yang harus didatangi. Pihaknya sengaja tidak mengumpulkan sekolah itu di satu tempat melainkan mendatanginya satu persatu sebagai bagian dari strategi pemeriksaan.
“Kalau Riksus ini kami tidak menggunakan sampel, harus bertemu langsung dan cek barangnya,” jelas H. Haerudin.
Kendati berjalan masing-masing dengan Kejaksaan, tapi pihaknya mengaku tetap melakukan koordinasi. Kata dia, ketika melakukan penghitungan kerugian negara, Kejaksaan biasanya akan meminta Auditor dari Inspektorat, meskipun bisa saja lewat BPKP atau akuntan Publik. “Tapi biasanya yang diminta itu Inspektorat,” imbuhnya. Sebelumnya juga, Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus melakukan penyidikan terkait Kasus Dugaan Korupsi pada pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim. Nilai pengadaannya sebesar Rp32,4 miliar.
Kasi Inteljen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugik Ramantyo mengatakan, untuk memperdalam informasi terkait dengan kasus Chromebook ini, pihaknya sudah memanggil sebanyak 45 Kepala sekolah.
“Sampai dengan hari ini, kita sudah panggil sebanyak 45 Kepala sekolah, dan 12 ASN yang berasal dari pemerintah daerah Lombok Timur,”katanya pada media ini Selasa (20/05)
Menurut dia, pemangilan puluhan kepala sekolah ini untuk dimintai keterangannya sebagai penerima manfaat dari barang yang diberikan. Dari keterangan kepala sekolah kemudian disebutkan masing – masing sekolah menerima sebanyak 15 unit.
” Sudah kita meminjam Chromebook untuk Kita teliti speknya, kita bukan menyita, tapi pinjam untuk kita teliti, nanti ahli yang akan mentukan seperti apa hasilnya,”jelasnya.
Disampaikannya juga, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli nantinya, baru kemudian akan memanggil sejumlah penyedia. Namun, sampai saat ini, pihaknya masih menggali informasi dari sejumlah kepala sekolah yang sudah menjadi penerima manfaat. “Baru 45 yang kita panggil, masih banyak yang belum datang,”tegasnya.
Sementara itu lanjutnya, dari ASN sendiri Pejabat yang telah dipriksa yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Lotim tahun 2022 Izzuddin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial A, Kabid Pembinaan SD inisal AH, Bendahara Dinas Dikbud inisal S, Sekretaris Dinas Dikbud inisial A tahun 2022, kepala Bidang di BPKAD Lotim inisial EY dan yang lainnya.
“Kita juga telah meminta keterangan ahli, yang berpengalaman dalam perkara serupa untuk meneliti barang bukti. Intinya saat ini kita masih berusaha mengumpulkan alat bukti, pasti kami sampaikan seperti apa perkembangannya, “tegasnya.(01)
