Lombok Timur – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi NTB melaksanakan pertemuan awal (entry meeting) dengan pemerintah daerah.
Kedatangan BPK ini diterima langsung oleh Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya di ruang kerjanya, Rabu (28/01)) dalam rangka Memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Wakil Bupati memastikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan tim BPK selama 45 hari ke depan dapat berjalan dengan baik. Wabup berkomitmen mengawal langsung, termasuk menunjuk PIC (person in charge) guna mempermudah koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan untuk memperlancar proses pemeriksaan.
” Saya tenrunya merasa terbantu dengan adanya laporan hasil pemeriksaan awal yang terperinci oleh BPK,”ujarnya.
Menuru Wabup yang didampingi sejumlah pimpinan OPD, termasuk inspektur daerah, kepada tim pemeriksa BPK, Wabup menyebut Pemda Lombok Timur akan terus melakukan perbaikan ke depan, didukung semangat dari para pimpinan OPD.
“Tidak semata untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat melalui pengelolaan dan penanggungjawaban keuangan yang baik,”paparnya.
Sementara itu terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) berupa rekomendasi dan pembenahan, kendati mengaku menemui beberapa kendala, akan tetapi Wabup Edwin optimis hal itu dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang ada.
Entry meeting ini merupakan bagian penting dalam proses akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta menandai dimulainya pemeriksaan secara resmi. Diantara fokus pemeriksaan BPK nantinya adalah piutang PBB, pendapatan asli daerah, dan aset, disamping BLUD. (01)
