Lombok Timur — Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Senin (7/9/2026) di Aula Kodim 1615 Lombok Timur. Rapat ini digelar untuk mempercepat pembangunan gerai KDKMP yang hingga kini masih tertahan di separuh desa dan kelurahan.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan keberadaan gerai KDKMP merupakan aset negara yang pembangunannya dibiayai pemerintah pusat senilai Rp1 miliar per unit. Ia meminta kepala desa yang belum memiliki lahan segera mencari solusi agar seluruh 254 desa/kelurahan di Lombok Timur dapat memiliki KDKMP.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi dan selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua Desa/Kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP. Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh Pemerintah dengan dana Rp1 Miliar. Maka harus kita manfaatkan,” tegas Bupati.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, dari 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, baru 26 gerai KDKMP yang pembangunannya telah rampung 100%. Sebanyak 101 gerai masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, 127 gerai lainnya atau 50% dari total belum dimulai karena terkendala ketersediaan lahan.
Bupati merinci ada empat opsi yang bisa ditempuh desa untuk penyediaan lahan: membangun di atas tanah pecatu desa, melakukan tukar guling tanah pecatu jika lokasinya tidak strategis, menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Lombok Timur, serta memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.
“Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya. Mudah-mudahan desa-desa yang punya lahan pecatu ini bisa segera membangun KDKMP. Agar desa yang sudah memiliki KDKMP fasilitasnya tidak jomplang dengan desa yang belum membangun,” ujarnya.
Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Hadiyansyah, menjelaskan keterlambatan bukan karena mangkrak, melainkan karena keterlambatan memulai pembangunan di sejumlah desa.
Untuk tahap II, progresnya bervariasi: 26 titik telah 100%, 15 titik berada di kisaran 91%–99%, 20 titik di 81%–90%, dan 68 titik masih di bawah 71%.
Dandim juga merinci sebaran 127 desa yang belum membangun. Kecamatan Sakra Barat menjadi yang terbanyak dengan 20 desa.
Terkait sarana dan prasarana, setiap unit KDKMP yang telah selesai akan menerima 17 item. Di antaranya truk, mobil pick-up, motor roda 3, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas angin.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelas Dandim.
Dua kendala utama yang dihadapi di lapangan, lanjut Dandim, adalah adanya pengakuan lahan oleh ahli waris dan ketidaksetujuan masyarakat karena lahan yang direncanakan merupakan fasilitas olahraga. Kedua persoalan itu disebut telah dimediasi dan diselesaikan.
Bupati mengapresiasi peran Kodim 1615 Lombok Timur dalam percepatan pembangunan fisik dan logistik KDKMP. “Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan,” pujinya.
Rapat koordinasi ini dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lombok Timur. Dalam kesempatan itu, Pemda dan Kodim juga membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik percepatan pembangunan.
Dengan target seluruh desa memiliki gerai, Pemda Lotim berharap KDKMP dapat segera beroperasi penuh sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.(01)
