Selong — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur kembali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, kali ini menyasar para siswa di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan (NW), tepatnya di Madrasah Aliyah Mu’alimin, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda, khususnya kalangan pelajar, mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Johari Marjan, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam demokrasi tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih maupun mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Lebih dari itu, masyarakat juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk turut mengawasi jalannya proses demokrasi.
“Dalam demokrasi, selain menggunakan hak memilih dan dipilih, kita juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan, mencegah terjadinya kecurangan, serta menyampaikan informasi terkait potensi pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Hal tersebut merupakan bagian dari wujud partisipasi masyarakat,” ungkap Johari di Aula MA Mu’alimin Anjani yang diikuti juga oleh Kepala Sekolah beserta jajaran guru.
Ia juga mengingatkan para siswa tentang bahaya praktik politik uang _(money politics)_ yang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurutnya, praktik politik uang dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, pihak yang mengeluarkan modal untuk membeli suara berpotensi berupaya mengembalikan biaya politik tersebut ketika memperoleh kekuasaan atau jabatan.
“Dampak politik uang sangat merugikan masyarakat. Salah satunya dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Mengapa demikian? Karena pihak yang mengeluarkan modal untuk membeli suara tentu berpotensi berupaya mengembalikan modal tersebut ketika sudah mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, politik uang tidak diperbolehkan dalam ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Johari menambahkan, larangan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu Lombok Timur berharap para siswa tidak hanya memahami pentingnya pemilu yang jujur dan berintegritas, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai agen pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
Keterlibatan generasi muda diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, menolak politik uang, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.(01)






