Selong —Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur telah menuntaskan penandatanganan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak bagi 4.800 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) lingkup Dikbud.
Penandatanganan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari persiapan proses pengajuan pengalihan status ke PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai awal tahun 2027.
Dari 4.800 PPPK PW tersebut, terdiri dari 3.700 tenaga guru dan 1.080 tenaga kependidikan sebagai operator, tata usaha, dan tenaga teknis lainnya.
“Seluruh SK perpanjangan kontrak ini dibuat secara mandiri oleh tenaga PPPK PW sejumlah 14 lembar dengan dua materai Rp10.000. Saat ini tinggal didistribusikan ke UPTD masing-masing untuk selanjutnya dibagikan ke yang bersangkutan,” ungkap Wathoni.
Salah satu proses yang harus dilalui sebagaimana arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam upaya pengalihan status PPPK PW adalah memastikan tenaga PPPK PW memiliki SK perpanjangan kontrak secara berkelanjutan dan telah melaksanakan tugas dengan baik.
“Dan tugas kita di Dikbud ingin memastikan semua dokumen yang menjadi persyaratan lengkap termasuk melakukan validasi lagi di sistem, agar proses dan mekanisme tahapan yang harus dilalui berjalan baik dan hasil validasi akan menjadi bahan Rakornas pengalihan status PPPK PW ini ke Jakarta sekitar tanggal 24 sampai 25 November 2026 ini. Nanti setelah selesai Rakornas ini baru kita tahu lebih jauh terkait pola dan sistem serta kuotanya,” tegas Wathoni.
Ia menambahkan, perintah Bupati kepada jajarannya adalah menyelesaikan dokumen yang harus dilengkapi supaya saat pengalihan status oleh Kemendikdasmen RI nantinya tidak ada kendala.
“Semangat Bupati luar biasa dalam mengawal peralihan status ini dan tentu kami merasa semakin termotivasi untuk ikut mengawal proses lanjutan dari ikhtiar besar memperjuangkan status teman-teman PPPK PW ini karena peralihan status ini tentu berdampak pada kejelasan status dalam sistem kepegawaian mereka termasuk karir dan kesejahteraannya,” pungkasnya.(01)






