Lombok Timur — Di tengah kinerja daerah yang masih mendapat penilaian rendah berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri, kebijakan anggaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menuai sorotan.
Data pengadaan menunjukkan adanya alokasi sekitar Rp250 juta untuk pembangunan atau renovasi kamar mandi VIP di ruang kerja bupati. Kegiatan tersebut tercatat menggunakan metode pengadaan langsung, yang secara regulasi masih diperbolehkan dalam batas nilai tertentu.
Namun, kemunculan anggaran tersebut memicu pertanyaan publik terkait prioritas belanja daerah. Pasalnya, hasil evaluasi EPPD menempatkan kinerja pemerintah daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, dalam situasi tersebut, fokus anggaran seharusnya diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Ketika indikator kinerja masih rendah, belanja publik idealnya diprioritaskan untuk memperbaiki layanan dasar dan kapasitas birokrasi,” ujar salah satu Salah satu Aktivis Lotim,Mahsar pada media.
Di sisi lain katanya, pihak pemerintah daerah memiliki kemungkinan argumentasi bahwa pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan aset atau peningkatan standar sarana prasarana kerja. Namun hingga kini, belum terdapat penjelasan resmi yang rinci mengenai urgensi maupun spesifikasi proyek tersebut.
Kondisi ini dinilai menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Tanpa komunikasi yang terbuka, kebijakan yang secara administratif sah dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pengamat juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap keputusan anggaran perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.
Dengan rapor kinerja yang masih perlu diperbaiki, arah prioritas anggaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini menjadi perhatian, sekaligus ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan yang lebih menyeluruh.(01)
