Lombok Timur – Sudah lebih dari lima bulan, Pemerintahan smart dibawah kendali Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya mengendalikan pemerintahan Lombok Timur. Ragam program pembenahan dan bantuan sudah tampak nyata dilakukan.
Di bidang sosial dan ekonomi, smart sudah menggelontorkan bantuan sembako dengan nilai kurang lebih 40 milyar, di bidang pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil tinggal beberapa hari lagi akan dilaksanakan pencairan bantuan modal usaha untuk 30.an ribu pedagang kecil dengan total bantuan lebih dari 20 milyar termasuk dibidang pelayanan kesehatan, ikhtiar pemda sudah mulai tampak ada pembenahan. Termasuk di bidang sarana umum dan jalan, saat ini pemda sedang mulai melakukan proses lelang untuk pengadaan lampu jalan dan pemeliharaannya dengan total anggaran sekitar 10 milyar termasuk perbaikan sarana jalan melalui program tahun jamak juga sedang proses dengan total anggaran 250 an milyar.
Hanya saja, khusus bidang pendidikan, pemerintahan smart ini masih dianggap tak melakukan gebrakan yang dapat mendongrak prestasi dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Justru di bidang pendidikan di Lombok Timur saat ini banyak mencuat kasus – kasus yang semakin memperburuk citra pendidikan seperti hebohnya kasus chrommbok yang kemudian menjadi isu nasional.
Selain itu, munculnya dokumen surat keputusan mutasi dan lainnya yang ditandatangani kadis pendidikan dengan menuliskan tembusan pj bupati dan pj sekda padahal bupati terpilih sudah dilantik. Kasus viralnya SK bermasalah yang merupakan dokumren negara yang tidak boleh keliru ini justru terjadi lebih dari tiga kali termasulk terbaru kemarin muncul lagi SK pengawas dengan tembusan SK disampaikan ke Pj Bupati dan Pj Sekda.
Belum lagi, beberapa waktu lalu dana bos di SD SMP Se Lotim agak telat bisa melakukan pencairan bos sekolah karena sekdis Dikbud yang dijabat Jumadil tidak melakukan penandatangan RAB Bos yang diajukan sekolah- sekolah di Lombok Timur. sebelum kepala sekolahnya bisa bertemu secara langsung dengan sang sekdis padahal sekdis dikbud sering tidak berada ditempat karena alasan keluar dan seterusnya. Sehingga praktik banyak kepala sekokah bersama bendahara sekolah bisa 3 sampai 4 kali balak balik ke Selong sementara mereka berasal dari desa yang yang jauh seperti sembalun, jerowaru dan lainnya. Hal ini yang sempat viral dan menjadi pembicaraan yang serius di kalangan kasek dan juga kalangan pendidik di Lombok Timur.
Praktis, prestasi dan pembenahan pendidikan di Lombok Timur terkesan tidak serius. Hal ini disampaikan oleh salah satu kepala sekolah asal Terare yang enggan namanya masuk media dengan mengatakan bahwa bupati terkesan melakukan pembiaran pada kesalahan- esalahan yang terus terulang.
Bahkan prestasi bidang pendidikan nyaris tenggelam bahkan salah satu tokoh pendidikan enggan ditulis di media menyampaikn bahwa program rutin saja di Dikbud sebagai garda depan dalam pembangunan bidang pendidikan banyak yang terabaikan. Bhkan tidak serius contoh pelaksanaan OSN, O2SN yang menjadi ajang pemilihan siswa prestasi secara berjenjang sampai ke nasional tidak digarap serius karena alasan dana padahal mutu pendidikan tak selamanya bertumpu pada dukungan anggaran yang besar.
Tapi proses, target, apresiasi harus lebih awal disiapkan, karena itu, buparti dan wakil bupati Lotim sebaiknya serius melakukan evaluasi kinerja pejabat dikbud mulai kadis, sekdis, kabid termasuk para kepala UPTD yang sudah tidak memahami mindshet dan arah strategis kebijakan SMART agar dilakukan mutasi, rotasi, demosi atau semacamnya sehingga kedepan pembenahan bisa dilakukan cepat dan tepat.(*)
