Lombok Timur– Mantan Bupati Lombok Timur, H. M. Ali Bin Dachlan (Ali BD), mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana transfer ke daerah dan dana desa. Ia menyebut kebijakan itu membuat daerah seperti “mekir”, istilah dalam bahasa Sasak yang berarti meminta belas kasihan atau mengharapkan sedekah untuk menutupi kebutuhan.
Kritik tersebut disampaikan Ali BD menanggapi pernyataan Bupati Lombok Timur yang kerap menghadap para menteri untuk meminta bantuan bagi daerahnya. Menurut Ali BD, langkah itu bisa dibaca sebagai sindiran terhadap pemerintah pusat di Jakarta.
“Daerah disalahkan, daerah yang mekir. Pemerintah pusat telah memotong dana transfer ke daerah yang menyebabkan terganggunya fiskal anggaran daerah,” kata Ali BD dalam Facebook prinadinya Selasa (10/6).
Ia menilai pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi, pusat menyalahkan banyak daerah di Indonesia karena menggunakan APBD untuk belanja pegawai lebih dari 30 persen. Namun di sisi lain, pusat dengan semena-mena memotong dana transfer daerah dan memotong besar-besaran dana desa.
“Pemerintah pusat lupa, mereka dengan semena-mena telah memotong dana transfer daerah dan memotong besar-besaran dana desa untuk alasan yang sulit dipahami,” ujarnya.
Ali BD menegaskan, pemotongan dana transfer dan dana desa akan berdampak langsung pada lapangan kerja di daerah dan pedesaan. Berkurangnya anggaran pembangunan akibat pemotongan itu, menurutnya, akan mengurangi serapan tenaga kerja secara signifikan.
“Artinya akan terjadi kekurangan lapangan kerja secara signifikan di daerah-daerah dan pedesaan,” tegasnya.
Terkait alasan efisiensi yang disampaikan pemerintah pusat, Ali BD menyatakan tidak menerima argumen tersebut. Ia menilai tidak ada efisiensi yang terjadi.
“Pemerintah pusat beralasan demi efisiensi. Saya berpandangan pernyataan tersebut tidak benar dan tidak dapat diterima. Tidak ada efisiensi apapun,” katanya.
Menurut Ali BD, yang terjadi justru pengalihan dana desa dan dana daerah untuk proyek yang disebutnya sebagai proyek mercu suar, yakni MBG dan KDMP.
“Yang ada adalah mengalihkan dana desa dan dana daerah untuk proyek mercu suar yang dijuluki MBG atau KDMP. Semoga nasib korupsi di KDMP tidak sama dengan di BGN. Efisiensi? Omong kosong,” pungkas Ali BD.(01)
