Lombok Timur – Di beberapa momen acara, Bupati dan wakil bupati Lombok Timur Iron Edwin sering menyebutkan tentang keterbukaan infornasi sebagai bentuk layananan pemerintahan yang transparan termasuk keterbukaan pada program pro rakyat yang ada di masing – masing OPD
Beberapa OPD seperti Dinas Koperasi dan UMKM melalui kepala dinas secara terbuka menyampaikan tentang program pro rakyat seperti bantuan UMKM sebesar 25 milyar dan lainnya.
Kemudian dinas perdagangan menyampaikan anggaran bantuan sembako bagi rakyat sebesar 40 milyar. Di Dinas PUPR beberapa hari lalu juga melalui kabid binamarga Lalu Kurnia Darmawan juga secara terbuka menyampaikan anggaran perbaikan jalan sebesar 250 milyar dan sasaran dana pemeliharaa jalan di Lotim.
Kemudian dinas LHK juga mengungkapkan tentang anggaran revitalisasi hutan kota dan taman tugu selong dengan anggaran lebih dari 3 milyar termasuk, revitalisasi eks gedung wanita dengan anggaran puluhan milyar. Bahkan juga di BPKAD terungkap melalui kepala badanya Hasni yang secara terbuka mempublikasikan anggaran lampu jalan dengan anggaran 10 milyar dan lainnya.
Padahal, bupati sendiri tanpa diminta sering menyampaikan beberapa program pro rakyatnya termasuk baru – baru ini menyebutkan sedang menyiapkan anggaran hampir 3 milyar untuk guru ngaji dan marbot masjid.
“Bahkan sampai -sampai Haji Iron minta jurnalis cek di OPD Sebagai bentuk transparansi, Tapi ternyata semangat bupati ini belum bisa diimbangi oleh beberapa Kepala OPD yang ada di pemda Lotim,”kata Salah satu Masyarakat, Amaq Ragil.
Amaq Ragil menyebut, salah satu Dinas yang enggan berbagi informasi saat ini diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, RSUD Soejono Selong dan beberapa yang lainnya terkesan menghindari.
Misalnya di dinas pertanian ungkap Amaq Ragil menceritakan pengalamannya yang ingin tau program bantuan pro rakyat Iron Edwin di dinas pertanian seperti bantuan alat pertanian, bantuan bibit dan lainnya tapi tidak mendapatkan jawaban dari pihak terkait bahkan stafsus bidang pertanian Haji Badar yang dihubungi media ini juga tidak pernah dibalas.
“Termasuk masyarakat juga berhak tau progam bantuan untuk nelayan di dinas kelautan, di dinas kesehatan apa ada program pro rakyat, juga di RSUD apa ada tahun ini program keringanan biaya bagi pasien, atau di dinas sosial apa masih ada bantuan untuk rakyat,”jelasnya.
Padahal sambungnya Keterbukaan itu sesuai amanat bupati wakil bupati yang mengharapkan keterbukaan, sehingga masyarakat bisa mengetahui mana program yang benar – benar diperuntukkan bagi masyarakat banyak
“Kalau tertutup kan para bawahan terkesan tidak tanggap dan responsip pada pesan bupati. Langkah cepat dan harus sigap serta langkah bupati yang pro rakyat tampak belum menular ke jajaran dibawahnya, Karena itu kita tunggu sikap tegas bupati wakil bupati,”harap Amaq Ragil.(01)
