Lombok Timur — Merespon capaian awal digitalisasi bantuan sosial yang masih rendah, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan di daerahnya. Sebanyak 300 relawan pemuda dikerahkan bersama jajaran pejabat untuk memastikan validitas data penerima manfaat.
Instruksi itu disampaikan Bupati saat membuka acara Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo, Kamis (23/7).
Bupati mengaku tidak terkejut dengan capaian awal yang baru sekitar 1%. Ia memahami hal tersebut mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait yang menyampaikan bahwa prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi bapak-ibu BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat,” ujar Haerul Warisin.
“Jumlah penduduk kita banyak dan tingkat kemiskinan kita juga banyak, saya yakin pendataan kita nantinya akan jauh lebih lengkap,” tambahnya.
Bupati menilai momentum aktivasi portal ini sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Langkah itu sekaligus menjawab kritik terkait penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran.
“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” tegasnya.
Ia bahkan mengutip Surah An-Nisa ayat 58 dalam arahannya. “Jika kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan.”
Untuk mempercepat pembenahan, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III serta Koordinator PKH guna memetakan langkah teknis. Satgas dan tim kerja khusus juga akan dibentuk.
Apresiasi khusus disampaikan kepada 300 relawan dan elemen pemuda yang siap turun ke lapangan melakukan penataan dan verifikasi data.
Sebelumnya, Korwas BPKP RI Ahmad Bashori menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos pemerintah tahun 2026. Saat ini BPKP tengah melakukan monitoring implementasi program Kementerian Sosial yang dikomandani langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Berdasarkan monitoring BPKP Pusat, progres pendaftaran bansos di Lombok Timur baru mencapai sekitar 7.000 KPM. Angka ini dinilai lambat dibanding daerah piloting lain.
Progres Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi pembanding data kependudukan juga masih di angka 7%. Padahal akselerasi IKD sangat diperlukan sebagai sarana validasi yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tim BPKP mengidentifikasi tiga kendala strategis yang harus segera dibenahi: belum adanya payung hukum yang jelas, strategi komunikasi di lapangan yang belum terarah, serta jaringan internet yang kurang stabil di sejumlah titik.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi akselerasi digitalisasi bansos di Kabupaten Lombok Timur,” kata Ahmad Bashori.
Acara dengan tema _Sinergi Dinsos, Dukcapil, dan LKKS Kabupaten Lotim dalam Mewujudkan Perlindungan Sosial Digital yang Terintegrasi, Akurat, Transparan dan Tepat Sasaran_ itu dihadiri Dinsos, Dukcapil, Inspektorat, Ketua LKKS, operator LKKS, relawan sosial, dan kader sosial.(01)
