Selong —Sampai menjelang akhir tahun ini, program revitalisasi sekolah sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto terus berjalan. Karena itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Nurul Wathoni, kembali menegaskan agar Kepala Sekolah yang mendapatkan revitalisasi dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) agar melaksanakan kegiatan secara swakelola, tidak dipihakketigakan.
Penegasan itu disampaikan karena dalam petunjuk teknis (juknis) revitalisasi, kegiatan harus dikerjakan secara swakelola.
“Dalam swakelola ini yang bertanggung jawab kan kepala sekolah bersama tim P2SP yang dibantu pengawas konsultan, dan kami minta Kasek pahami juknis dan bisa laksanakan dengan baik,” tegas Nurul Wathoni.
Ia juga menegaskan bahwa pihak Dikbud Lombok Timur hanya memiliki tugas monitoring dan tidak boleh ikut campur pada semua tahapan revitalisasi.
“Dan kita tegaskan kalau pihak Dikbud Lombok Timur hanya memiliki tugas monitoring dan tidak boleh ikut campur pada semua tahapan revit. Karena itu kalau ada yang mengatasnamakan teman-teman Dikbud Lombok Timur agar dilaporkan ke kami, bisa ke Sekdis Dikbud, bisa ke Kabid atau ke Kadis Dikbud supaya kita bisa mengambil tindakan,” ujarnya.
Nurul Wathoni meminta Kasek dan P2SP bekerja secara mandiri bersama konsultan pengawas.
“Silakan bapak ibu Kasek dan P2SP bekerja secara mandiri bersama konsultan pengawas. Silakan bekerja baik saja demi sekolahnya agar bisa bagus dan nyaman untuk belajar. Jangan mudah percaya kalau ada yang mengaku dari Dikbud atau yang mengatasnamakan pejabat. Silakan kerjakan secara swakelola. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah,” pungkasnya.(01)






