Menu ✖

Mode Gelap

Lombok Timur · 12 Nov 2026 17:41 WITA ·

PDAM Diduga Kerahkan Ormas Halau Massa Aksi, PMII Lotim: Ini Bisa Jadi Pelanggaran Hukum


 PDAM Diduga Kerahkan Ormas Halau Massa Aksi, PMII Lotim: Ini Bisa Jadi Pelanggaran Hukum Perbesar

Selong— Aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur di depan Kantor PDAM Lombok Timur, Kamis (12/11/2026), berbuntut tudingan bahwa pihak PDAM diduga melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menghadang massa aksi.

Tudingan tersebut disampaikan oleh Ketua Mabincab PC PMII Lombok Timur, Irwan. Menurutnya, secara hipotetis dan prinsip hukum, jika benar terbukti seorang Direktur BUMD (PDAM) melibatkan ormas untuk pengamanan atau penghadangan aksi unjuk rasa, ada beberapa potensi pelanggaran.

Irwan menyebut, PDAM adalah BUMD milik Pemkab. Direkturnya adalah pejabat publik. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat dilarang bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang.

“Mengalihkan tugas pengamanan resmi yang harusnya diminta ke Polres ke ormas sama dengan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Selain pelanggaran Administrasi katanya, juga ada Pelanggaran terhadap UU Penyampaian Pendapat . Dimana, Dalam UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 7, instansi yang menjadi tujuan aksi wajib menerima dan tidak boleh menghalangi. Pasal 18 menyebutkan, siapa pun yang menghalangi dengan kekerasan bisa dipidana.

“Jika ormas yang dilibatkan melakukan intimidasi, yang memberi perintah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang menyuruh,” kata Irwan.

Tidak hanya itu sambung irwan yang Juga Jetua KNPI ini, ada juga Pelanggaran Netralitas dan Tata Kelola BUMD. Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi BUMD menyebut direksi wajib menjaga profesionalitas dan tidak menimbulkan konflik sosial.

“Melibatkan ormas bisa dinilai menciptakan konflik horizontal antar warga,” tegasnya.

Sebelumnya, PMII Lotim menggelar aksi untuk meminta kejelasan status lahan Mata Air Ambung di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, yang akan diaktifkan kembali oleh PDAM. Massa menilai status lahan tersebut masih sengketa, merujuk pada Putusan PN Selong Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sel yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).

Hingga berita ini diturunkan, pihak PDAM Lombok Timur maupun Polres Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelibatan ormas dalam pengamanan aksi tersebut.(01)

Artikel ini telah dibaca 146 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bupati Lotim Buka MTQH ke-32: Akhlak Anak Dijaga dengan Al-Qur’an

20 November 2026 - 23:34 WITA

Lotim Jadi Daerah Pertama di Indonesia Terbitkan Perda Perbukuan. Kadis Dikbud Sebut Harus Berdampak

19 November 2026 - 11:41 WITA

Dikbud Lotim Tuntaskan SK Perpanjangan Kontrak 4.800 PPPK Paruh Waktu

17 November 2026 - 17:01 WITA

Pemkot Lubuklinggau Studi Banding ke Lotim, Bertukar Pengalaman Soal Pertanian dan Pariwisata

17 November 2026 - 15:28 WITA

Lewat Drama Adu Penalti, Bintang Kejora Masbagik Juara Liga 1 Askab PSSI Lotim 2026

16 November 2026 - 18:58 WITA

Bupati Lotim Tandatangani NPHD Rp11,3 Miliar, Akses Warga Terdampak Bencana Segera Membaik

16 November 2026 - 14:28 WITA

Trending di Lombok Timur