Menu ✖

Mode Gelap

Lombok Timur · 12 Nov 2026 14:26 WITA ·

Kabid PK Dikbud Lotim Audiensi ke Kemendikdasmen dan BKN, Minta Kejelasan Tata Kelola PPPK dan Kepala Sekolah


 Oplus_16908288 Perbesar

Oplus_16908288

Jakarta —Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, L. Rudy Oky Saputra, bersama Nazri, salah satu tim Bidang PK, melakukan audiensi ke Direktorat GTK Kemendikdasmen RI dan BKN RI pada 9 hingga 11 November 2026.

Audiensi tersebut dalam upaya mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait tata kelola tenaga pendidik dan kependidikan serta pergeseran status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di lingkungan Dikbud Lombok Timur.

Menurut Rudy, dari hasil koordinasi dan audiensi yang dilakukan ke pejabat terkait di dua lembaga yang mengendalikan tata kelola tenaga pendidik dan kependidikan tersebut, terdapat sejumlah hasil sebagai berikut:

Terkait usul pengangkatan, rotasi, dan pemberhentian kepala sekolah, akan dikirim kembali dari KSPS ke IMUT dan data yang dikonsultasikan yang belum keluar persetujuan teknis (pertek), jika masih belum, akan di-input ulang secara bertahap, termasuk peremajaan data kepala sekolah harus lewat IMUT sepenuhnya.

Lebih jauh lagi, Rudy menyampaikan untuk mutasi PPPK Paruh Waktu, insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan setelah menjadi PPPK Penuh Waktu pusat. Nantinya, mutasi akan dilakukan melalui input lewat RSDM agar penyebaran dan jamnya merata.

Kemudian untuk PPPK 2024 dan PPPK 2025 langsung bisa dilakukan pengusulan lewat RSDM dan tinggal fitur peremajaan di SIASN agar sinkron.

Termasuk nanti ada rakor terkait guru ASN yang akan ditugaskan di swasta karena ada menu khusus penugasan di aplikasi RSDM. Sementara untuk PPPK 2022 ke bawah masih harus ke Menpan RB untuk persetujuan mutasinya, tapi akan diakomodir lewat RSDM yang akan mengalir ke Menpan RB, tegas Rudy.

“Intinya, by system sekarang. Jadi usul mutasi, rotasi, promosi, dan demosi bagi ASN maupun PPPK wajib ikuti sistem. Ini artinya cara kerja manual sudah ditinggalkan,” ungkap Rudy.

Karena itu, sekarang database ASN dan PPPK harus valid dan usulan harus dilalui sesuai mekanisme dengan mengacu pada regulasi. Karena jika ada masalah akan berimbas fatal bagi pegawai yang bersangkutan, misalnya salah geser bisa berimbas ke TPG-nya dan dampak lain yang bisa ditimbulkan. Karena itu, harus dilakukan dengan kehati-hatian dan taat regulasi.(01)

Artikel ini telah dibaca 225 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bupati Lotim Buka MTQH ke-32: Akhlak Anak Dijaga dengan Al-Qur’an

20 November 2026 - 23:34 WITA

Lotim Jadi Daerah Pertama di Indonesia Terbitkan Perda Perbukuan. Kadis Dikbud Sebut Harus Berdampak

19 November 2026 - 11:41 WITA

Dikbud Lotim Tuntaskan SK Perpanjangan Kontrak 4.800 PPPK Paruh Waktu

17 November 2026 - 17:01 WITA

Pemkot Lubuklinggau Studi Banding ke Lotim, Bertukar Pengalaman Soal Pertanian dan Pariwisata

17 November 2026 - 15:28 WITA

Lewat Drama Adu Penalti, Bintang Kejora Masbagik Juara Liga 1 Askab PSSI Lotim 2026

16 November 2026 - 18:58 WITA

Bupati Lotim Tandatangani NPHD Rp11,3 Miliar, Akses Warga Terdampak Bencana Segera Membaik

16 November 2026 - 14:28 WITA

Trending di Lombok Timur