Lombok Timur —Infrastruktur budidaya lobster di Lombok Timur masih jauh dari kata memadai. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyebut nelayan pembudidaya masih mengandalkan Keramba Jaring Apung (KJA) sederhana, ditambah minimnya sarana pendukung seperti freezer, benih, dan pakan.
Hal itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan kerja spesifik Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan rombongan di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9).
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati.
“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” tambahnya.
Bupati menyebut nelayan di Lombok Timur masih termasuk kelompok warga miskin, selain buruh tani. Karena itu ia berharap kunjungan Komisi IV DPR dapat melahirkan bantuan dan solusi nyata bagi masyarakat wilayah selatan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Hadir pula sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, serta direksi ID Food.
“ Hasil kunjungan ini nantinya akan menjadi bahan Panitia Kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional,” ujar Titiek.
Ia menyoroti masih maraknya penyelundupan BBL yang merugikan negara dan nelayan. Harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibanding harga dalam negeri disebut sebagai faktor utama. Di sisi lain, kemampuan budidaya nasional juga belum optimal.
Komisi IV mendorong Indonesia tidak hanya menjadi sumber BBL, tetapi naik kelas menjadi produsen utama lobster budidaya dunia.
Titiek mengakui masih banyak tantangan yang harus dijawab. Mulai dari keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup, keterbatasan sarana prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang tergolong lama.
“Akselerasi budidaya lobster tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.
Ia juga menyebut aspirasi pembukaan ekspor BBL menjadi bagian penting dalam pendalaman Panja. Hal itu akan dikaji dengan mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan budidaya nasional agar BBL dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan devisa negara.
Titiek menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah memberikan masukan. Ia berharap ke depan Indonesia tidak hanya mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein sebagai penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi. Keluhan utama berkisar pada keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga jual lobster yang masih fluktuatif.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola budidaya lobster di Lombok Timur, agar potensi perikanan di wilayah selatan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pembudidaya.(01)
