Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) guna memperkuat pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kamis (27/8) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik. Dalam arahannya, Sekda menyebut capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Lombok Timur saat ini berada di angka 76,49% dan masih masuk zona kuning.
“Kita fokus pada area-area yang menjadi intervensi KPK. Upaya kita bersama ini semoga bisa jadi perbaikan dari waktu ke waktu,” ujar Juaini Taofik.
Delapan area intervensi KPK yang menjadi fokus perbaikan, yaitu: perencanaan pembangunan daerah, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi penerimaan daerah meliputi pajak dan pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sekda juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Lombok Timur yang mengalami peningkatan dan mulai melonjak. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menindaklanjuti arahan Direktur/Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK agar angka MCSP terus naik dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi ditingkatkan.
Isu paling krusial yang disorot dalam rapat adalah pengelolaan BMD. Proporsi aset pemerintah daerah yang sudah dicatat namun belum tersertifikasi masih tinggi. Untuk itu, Sekda mendorong percepatan sertifikasi aset dengan target minimal 50%.
“Perlu peningkatan komunikasi intensif dengan pihak terkait untuk melihat progres peningkatan penyertifikasian aset,” tegasnya.
Selain itu, Sekda berharap Inspektorat Kabupaten Lombok Timur berperan aktif dalam skema _Reserve Stores_ sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal.
Rapat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan yang nantinya akan menjadi rujukan KPK dalam monitoring selanjutnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Lombok Timur, Ketua dan perwakilan Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(01)
