Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan kondisi sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kg dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu mengingat kejadian ini baru pertama kali terjadi, tanpa pernah diprediksi di tengah lonjakan perekonomian masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Bupati saat dengar pendapat (hearing) dengan Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).
“Saya berharap semua masyarakat membantu mengawasi LPG ini, kalau ada informasi terkait dengan adanya penimbunan dan sebagainya, segera laporkan,”katanya dengan tegas.
Pemda juga berkomitmen untuk memperkuat Satgas Pengawasan distribusi Elpiji 3 kg dengan melibatkan masyarakat dan pihak berkompeten lainnya dalam keanggotaan Satgas. Seiring dengan itu Pemda Lombok Timur juga akan mengajukan usulan penambahan kuota elpiji 3 kg kepada Pertamina.
“Kalau masyarakat menemukan harga yang tidak sesuai juga mari kasi tau kami, tunjuk dimana lokasinya, masyarakat jangan takut, kita sama sama awasi,”katanya juga.
Tuntutan GEMPUR agar pangkalan memberdayakan pengecer yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat juga direspon. Keberadaan pengecer disebut dapat mengurangi hambatan geografis dan lainnya.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juani Taofik yang juga hadir pada kesempatan tersebut berharap masyarakat dapat lebih tenang, sebab stok elpiji di Depo Ampenan tidak ada persoalan, atau sesuai kuota. Ia mengakui distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak.(01)
