Lombok Timur – Ketua Demokrat Lombok Timur yang juga anggota DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi akui kalau masa pemerintahan SUKMA kebobolan ngutang 700 milyar yang juga sempat menjadi beban di pemerintahan Pj Bupati Juaini Taufik dan memiliki dampak di awal pemerintahan SMART.
Karena itu, agar tidak terulang lagi di pemerintahan SMART ini, legislatif perlu melakukan kontrol atau pengawasan yang optimal agar tidak kebobolan lagi. Maka penting legislatif dan eksekutif membangun sinergitas yang saling mengisi dan menguatkan.
“Pada masa pemerintahan Sukma (Sukiman- Rumaksi) kita kebobolan karena Pemkab Lotim waktu itu melakukan pinjaman yang cukup besar, yang tembus angka 700 miliar,”katanya Senin (09/06).
Ia mengungkapkan, pada saat pemerintahan Sukma melakukan pinjaman untuk program percepatan mencapai Rp 300 Milyar, termasuk ada juga utang di PIP dan Bank NTB Syariah yang mencapai ratusan milyar sehingga pada akhirnya masa jabatan pemerintah Sukma ini, utang yang besar itu tidak bisa diselesaikan dan jadi beban pemerintahan setelahnya.
Oleh karena itu, kejadian itu tidak kita inginkan terulang kembali maka pada saat pemerintah smart ini berencana melakukan pinjaman sebesar Rp 250 Milyar ke pihak swasta, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, irigasi, kesehatan maupun lainnya dan ini tentunya perlu kita awasi agar jelas dan terukur.
“Makanya kita pastikan akan memperketat pengawasan nantinya di legislatif sehingga apa yang terjadi di era Sukma tidak kecolongan lagi di pemerintahan smart, “tegas Amrul Jihadi.
Menanggapi pernyataan anggota DPRD Lotim ini salah satu pemerhati sosial di Lombok Timur yang juga dosen di UIN Mataram Dr Syamsurrijal menyatakan mendukung langkah legislatif untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya, bukan hanya terkait persoalan hutang yang diajukan pemda Lotim, tapi juga persoalan layanan pemerintahan lainnya baik dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan aspek pembangunan lainnya.
“Kita dukung pemda mengambil langkah cepat untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, kesehatan dan lainnya karena kita paham betul tantangan pemda saat ini ditengah efisiensi anggaran,”katanya.
Jika pemerintah berhutang untuk pembangunan menurutnya hal yang wajar saja, asalkan daerah sudah berhitung dengan cermat sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk bayar cicilan dan tidak membebani rakyat.
Apalagi dengan latar belakang bupati dan wakil bupati sebagai pengusaha dan pernah menjadi anggota legislatif tentu punya perhitungan dan kalkulasi yang matang sehingga berani mengambil langkah berhutang asal jelas batasan waktu utang diselesaikan supaya tidak jadi beban pemerintahan setelahnya.
“Bila perlu surplus anggaran yang ditinggalkan seperti zaman pemerintahan Alkhair dulu dan tentunya tidak membebani rakyat,”harapnya.(01)
