Lombok Timur – Pemerintahan baru akan segera hadir di Lombok Timur yakni hadirnya bupati dan wakil bupati baru H Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya yang terpilih pada pilkada serentak bulan november 2024 lalu.
Seiring akan hadirnya pemimpin baru, muncul harapan besar rakyat Lombok Timur untuk bisa melakukan perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan agar kehidupan rakyat bisa lebih sejahtera, aman dan tentram.
Hanya saja Saat ini di Lombok Timur muncul begitu banyak ragam masalah sebagai warisan kekuasaan sebelumnya maupun ragam soal sebagai imbas kebijakan pemerintah pusat yang perlu dituntaskan oleh pemimpin baru. Ragam soal yang harus mendapatkan atensi dan penyelesaian antara lain :
1. Hutang jatuh tempo yang merupakan warisan penguasa sebelumnya dengan jumlah sekitar ratusan milyar ditengah program efisiensi anggaran yang sudah dicanangkan secara nasional oleh pemerintah pusat. Hujat ini tentu harus diselesaikan di tahun pertama pemerintahan agar tidak menambah di tahun berikutnya.
2. Ada puluhan ribu tenaga honorer yang tidak tuntas diselesaikan melalui pengangkatan PPPK maupun CPNS. Ada 9.276 orang tenaga honorer yang harus dituntaskan pengangkatannya menjadi PPPK Paruh Waktu yang gajinya harus dari APBD sesuai perintah pemerintah pusat. Ada 80an milyar tentu dana APBD yang harys tersedot untuk membayarkan 9.276 orang PPPK Paruh Waktu ini yang tentu menjadi beban berat kedua yang harus dipikirkan bupati wakil bupati baru. Ini belum termasuk tenaga honorer yang tidak masuk sistem yang jumlahnya lebih besar lagi. Ini imbas dari kebijakan rezim sebelumnya yang mengangkat tenaga honorer tanpa anjab di masing_masing OPD termasuk terkesan ada motif lain dari proses pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer di lima tahun terakhir yang saat ini menjadi beban warisan penguasa baru.
3. BUMD yang ada yang diproyeksikan untuk menopang APBD dan mengatasi pengangguran justru melahirkan beban karena salah tatakelola sehingga beberaa BUMD kita justru jadi beban daerah yang ternyata juga diwariskan ke pimpinan berikutnya. BUMD ini harus dapat dihidupkan agar kedepan bisa membantu suport APBD dan mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat termasuk di kabupaten Lombok Timur.
4. Pimpinan daerah saat ini juga dihadapkan oleh ragam masalah sebagai ekses dari kebijakan pemerintah terkait distribusi pupuk subsidi. Pemerintah daerah tentu harus bisa hadir untuk menyukseskan tujuan mulia pemerintah pusat untuk membantu ketersediaan pupuk subsidi yang murah dan stock tersedia mencukupi di Lombok Timur. Bahwa kebijakan baik ini ternyata masih saja menimbulkan masalah sehingga petani masih sulit mendapatkan pupuk termasuk pembelian pupuk masih banyak tidak sesuai HET. Ragam masalah yang krudit di distribusi pupuk ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah tentu dengan aksi- aksi nyata dari pihak terkait agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran dan persoalan harga juga bisa sesuai HET tentu dengan program pengawasan dan penindakan yang tegas sesuai kapasitas pimpinan daerah tentunya agar ada efek jera dan seterusnya.
5. Beberapa tahun terakhir ini harga tembakau relatif stabil yang secara langsung telah dapat mensejahterakan para petani dan tentu membawa dampak yang luas bagi perekonomian Lombok Timur. Ini jadi beban penting juga bagi pimpinan daerah agar persoalan harga ini dapat terkawal terus agar stabil tentu dengan keberpihakan yang nyata dengan aktif melakukan koordinasi, kontrol agar pengusaha dan perusahaan tembakau tidak bisa memainkan harga secara sepihak yang bisa merugikan petani. Termasuk pimpinan daerah harus mampu menjamin stabilitas harga pada hasil pertanian, peternakan dan periknan di Lombok Timur terlebih kita akan sebentar lagi akan memasuki masa panen padi dan lainnya termasuk akan memasuki bulan puasa yang selalu dihadapkan dengan persoalan kelangkaan bahan pangan dan lonjakan harga. Hal ini menuntut pimpinan daerah memeliki langkah-langkah antisipasi agar bisa mengurangi beban rakyat.
6. Pimpinan daerah saat ini juga dihadapkan dengan harus patuhnya pengaturan jabatan birokrasi berdasarkan sistem Integrated Merit System yang menuntut distribusi dan pengaturan jabatan harus melalui tahapan yang baku. Ini tentu menjadi tantangan karena pimpinan baru tentu akan kesulitan melakukan pengaturan jabatan sesuai kebutuhan pimpinan dalam.merealisasikan visi misi yang telah dijanjikan oleh pemimpin baru, karena itu perlu koordinasi yang kuat dengan pihak terkait agar sistem yang ada tidak menjadi hambatan untuk mencapai kinerja yang baik.
7. Harus diakui bahwa efek sosial politik dari pilkada kemarin telah memunculkan polarisasi atau sekat baik ditengah masyarakat maupun dikalangan birokrasi. Bahwa ketercapaian program daerah harus didukung semua komponen masyarakat terlebih birokrasi daerah adalah suatu keharusan karena itu pimpinan daerah harus melakukan upaya rekonsiliasi dan pendekatan serta menerapkan kebijakan yang sifatnya merangkul dan lebih berorientasi pada kinerja, serta membangun silaturrahmi yang kuat dengan semua pihak.
8. Salah satu penyebab munculnya ragam soal dalam tatakelola BUMD dan pemerintahan sebelumnya adalah besarnya akses dan tekanan dari timses sehingga mampu mempengaruhi normalisasi sistem yang ada karena itu pimpinan baru ini tentu harus memiliki sistem pengaturan dan pengendalian yang terukur dan punya batasan yang tegas agar program yang ada bisa berjalan dengan baik tanpa banyak direcoki oleh kepentingan politik yang ada.
9. Pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi agar tahun 2025 ini semua kementerian lembaga dan juga pemda melakukan efisiensi anggaran termasuk ada 80 milyar lebih anggaran daerah yang berasal dari pusat harus terpangkas. Ini tentu tantangan berat ditengah hutang jatuh tempo yang ratusan milyar yang harus diselesaikan. Pimpinan baru tentu harus punya perencanaan yang matang dan komprehensif agar program pengurangan angggaran ini tidak membawa dampak luas bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat. Termasuk pemda Lombok Timur juga harus memiliki kontribusi yang jelas terkait program Makan Bergizi Gratis di Lombok Timur sebagaimana amanat pemerintah pusat yang menuntut keberpihakan dan dukungan anggaran yang bagi suksesnya program tersebut. Tentu ini jadi beban yang juga harus mendapatkan pemikiran untuk bentuk support yang harus disiapkan kedepan.
10. IPM Lombok Timur masih berada di rangking bawah karena itu harus ada aksi nyata untuk meningkatkan IPM kita agar bisa terjadi lompatan terutama pemda daerah harus lebih serius memperhatikan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat termasuk optimalisasi capaian pada bidang yang lain.
11. Dalam waktu dekat pimpinan daerah harus cepat merealisasikan janji politiknya untuk memberikan bantuan UMKM dan bantuan pangan di moment puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan sementara pelantikan akan dilaksanakan minggu ketiga pebruari 2025 ditengah pengaturan birokrasi yang belum dimulai karena bagaimanapun suksesnya program ini tentu tidak terlebih dari dukungan pihak terkait terutama para pelaksana program di SKPD terkait yang secara sederhananya membutuhakan pejabat pembantu yang loyal dan total, tentu pimpinan daerah dituntut untuk memiliki pembantu yang terplih yang sigap agar janji politik pertama mereka bisa terealisasi sesuai perencanaan.
12. Pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan yang tegas untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer baru di instansi pemerintah termasuk instansi di kabupaten kota, sementara Lombok Timur dihadapkan dengan hadirnya angkatan kerja yang sangat pesat terutama dari kalangan terdidik yakni para sarjana dari ragam bidang yang jumlah setahun lebih dari puluhan ribu di Lombok Timur yang tentu harus dipikirkan oleh pimpinan daerah karena memiliki tanggungjawab moral juga untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi beban pengangguran di Lombok Timur termasuk tentu harus melakukan terobosan agar angkatan kerja kita ini dapat diserap bekerja di luar daerah bahkan diluar negeri dan program-program pengurangan angka pengangguran lainnya.(*)
