Lombok Timur – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Timur menandatangani MoU dengan pihak Badan Ketenagakerjaan.
Ketua Bawaslu Lombok Timur Suaidi Mahsun menyampaikan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan ini sebagai langkah dari Bawaslu untuk memberikan jaminan keselamatan bekerja bagi panwascam, PKD dan PTPS se- kabupaten Lombok Timur.
“Mengacu pada Pemilu kemarin, sejumlah penyelenggara mengalami insiden/kecelakaan dalam menjalankan tugas. Dengan alasan itu kemudian kami dari Bawaslu mengambil langkah antisipatif, salah satunya dengan cara bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan jaminan kepada pengawas,“ ujarnya, Jum’at, 1 November 2024.
Dijelaskannya juga, pengawas Adhock yang mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur adalah Pengawas TPS yang berjumlah 1913 orang dan 126 orang staf kesekretariatan Panwascam non ASN.
“Jadi yang ditanggung itu hanya Pengawas TPS dan staf, kalau Panwascam dan PKD ditanggung oleh Provinsi,“ jelasnya.
Sementaran untuk pembayaran iuran, lanjutnya, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan perubahan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah dan Bawaslu.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Syamsudin mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Lombok Timur karena setelah dilakukan revisi NPHD, langsung menandatangani perjanjian kerjasama.
“Setelah tadi pagi dilakukan penandatanganan perubahan NPHD bersama pemerintah daerah, sore ini langsung menandatangai Perjanjian Kerjasama. Kami sangat mengapresiasi itu karena Bawaslu Lombok Timur menjadi yang pertama di NTB, menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan,“ ungkapnya.
Syam sapaan akrab kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur berharap kepada PTPS selaku pengawas Adhock tidak terbebani biaya pengobatan jika terjadi resiko saat menjalankan tugas di lapangan.(01)
