Menu ✖

Mode Gelap

Lombok Timur · 17 Nov 2026 17:01 WITA ·

Dikbud Lotim Tuntaskan SK Perpanjangan Kontrak 4.800 PPPK Paruh Waktu


 Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M Nurul Wathoni. Perbesar

Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M Nurul Wathoni.

Selong —Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur telah menuntaskan penandatanganan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak bagi 4.800 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) lingkup Dikbud.

Penandatanganan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari persiapan proses pengajuan pengalihan status ke PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai awal tahun 2027.

Dari 4.800 PPPK PW tersebut, terdiri dari 3.700 tenaga guru dan 1.080 tenaga kependidikan sebagai operator, tata usaha, dan tenaga teknis lainnya.

“Seluruh SK perpanjangan kontrak ini dibuat secara mandiri oleh tenaga PPPK PW sejumlah 14 lembar dengan dua materai Rp10.000. Saat ini tinggal didistribusikan ke UPTD masing-masing untuk selanjutnya dibagikan ke yang bersangkutan,” ungkap Wathoni.

Salah satu proses yang harus dilalui sebagaimana arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam upaya pengalihan status PPPK PW adalah memastikan tenaga PPPK PW memiliki SK perpanjangan kontrak secara berkelanjutan dan telah melaksanakan tugas dengan baik.

“Dan tugas kita di Dikbud ingin memastikan semua dokumen yang menjadi persyaratan lengkap termasuk melakukan validasi lagi di sistem, agar proses dan mekanisme tahapan yang harus dilalui berjalan baik dan hasil validasi akan menjadi bahan Rakornas pengalihan status PPPK PW ini ke Jakarta sekitar tanggal 24 sampai 25 November 2026 ini. Nanti setelah selesai Rakornas ini baru kita tahu lebih jauh terkait pola dan sistem serta kuotanya,” tegas Wathoni.

Ia menambahkan, perintah Bupati kepada jajarannya adalah menyelesaikan dokumen yang harus dilengkapi supaya saat pengalihan status oleh Kemendikdasmen RI nantinya tidak ada kendala.

“Semangat Bupati luar biasa dalam mengawal peralihan status ini dan tentu kami merasa semakin termotivasi untuk ikut mengawal proses lanjutan dari ikhtiar besar memperjuangkan status teman-teman PPPK PW ini karena peralihan status ini tentu berdampak pada kejelasan status dalam sistem kepegawaian mereka termasuk karir dan kesejahteraannya,” pungkasnya.(01)

Artikel ini telah dibaca 200 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tim Siswa MAN 1 Lombok Timur Rebut Juara 1 dan Harapan 1 Lomba Business Plan Competition 2026

21 November 2026 - 09:07 WITA

Bupati Lotim Buka MTQH ke-32: Akhlak Anak Dijaga dengan Al-Qur’an

20 November 2026 - 23:34 WITA

Lotim Jadi Daerah Pertama di Indonesia Terbitkan Perda Perbukuan. Kadis Dikbud Sebut Harus Berdampak

19 November 2026 - 11:41 WITA

Pemkot Lubuklinggau Studi Banding ke Lotim, Bertukar Pengalaman Soal Pertanian dan Pariwisata

17 November 2026 - 15:28 WITA

Lewat Drama Adu Penalti, Bintang Kejora Masbagik Juara Liga 1 Askab PSSI Lotim 2026

16 November 2026 - 18:58 WITA

Bupati Lotim Tandatangani NPHD Rp11,3 Miliar, Akses Warga Terdampak Bencana Segera Membaik

16 November 2026 - 14:28 WITA

Trending di Lombok Timur