Mataram — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat resmi memperkuat kerja sama lintas daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional. Sinergi itu ditandai melalui kegiatan _Capacity Building_ Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat di Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7).
Kegiatan dengan tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah” ini menjadi forum pertukaran strategi antara dua wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi saling melengkapi.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi atas kunjungan TPID Sumbawa Barat. Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh satu daerah.
“Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Wabup Edwin dalam sambutannya.
Ia memaparkan, Pemkab Lombok Timur konsisten menjalankan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sejumlah program konkret telah dijalankan lintas OPD.
Di sektor pertanian, Dinas Pertanian mengadakan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK dan GOW. Selain itu, Pemda membangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
Di sektor perlindungan sosial, Dinas Sosial menyalurkan bantuan belanja sembako Rp30 miliar untuk lebih dari 198 ribu rumah tangga desil 1–3. Bagian Kesra Setda juga menyalurkan bantuan tunai Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ.
Pemda Lotim juga menjalin komitmen pasokan strategis antar daerah. Bersama BI, Bulog, dan para _champion_ cabai, Pemda melakukan operasi pasar murah secara masif di 21 kecamatan, pemantauan rutin harga di pasar tradisional, serta penguatan komunikasi publik untuk mencegah _panic buying_.
“Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan rekomendasi dan aksi nyata yang berdampak pada stabilitas ekonomi masing-masing wilayah,” kata Edwin.
Senada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa Barat Syahril menekankan pentingnya mengubah pendekatan penanganan inflasi.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan kenyataan pahit yang langsung menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil,” tegas Syahril.
Menurutnya, Sumbawa Barat dan Lombok Timur merupakan satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. “Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya,” ujarnya.
Syahril memaparkan, Lombok Timur unggul sebagai lumbung pangan dengan komoditas cabai, bawang merah, dan telur, namun rawan fluktuasi saat panen raya dan kendala distribusi luar pulau. Sementara KSB memiliki daya beli tinggi akibat industri tambang, tetapi sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Untuk memutus pola penanganan inflasi yang reaktif, ia mengajukan *Lima Pilar Strategi Sinergi KSB – Lombok Timur
1. Integrasi sistem informasi pasar & Early Warning System Platform data harga dan stok secara langsung agar surplus di satu daerah bisa diserap daerah lain.
2. Optimalisasi rantai pasok & efisiensi logistik lintas laut
Pembentukan konsorsium logistik pangan untuk menekan biaya transportasi laut 10–15%, tarif khusus/subsidi silang, dan jalur prioritas truk bahan pokok saat HBKN.
3. Pengembangan sentra produksi & hilirisasi bersama
4. Koordinasi operasi pasar & cadangan pangan bersama
5. Penguatan literasi ekonomi & peran masyarakat
Pertemuan ditutup dengan diskusi untuk merumuskan komitmen bersama. Kedua pemda ditargetkan segera menyusun teknis pelaksanaan kesepakatan demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
